.

.

.

Rabu, 19 Juni 2019

Kejati Sulsel Gelar Sosialisasi Peran APH dan APIP di Kabupaten Lutim

Bupati Lutim, HM. Thoriq Husler, membawakan sambutannya dalam acara Sosialisasi Peran APH dan APIP yang digelar Kejati Sulsel di Gedung Wanita Simpurusiang Malili, Kabupaten Lutim, Selasa (18/06/2019).

LUTIM, Tabloid SAR – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), menggelar Sosialisasi Peran Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Gedung Wanita Simpurusiang Malili, Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Selasa (18/06/2019).

Sosialisasi ini digelar dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBB) di Kabupaten Lutim.

Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Sulsel, Wito dan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Fentje E. Loway, menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Menariknya, Bupati Lutim, HM. Thoriq Husler, dalam sambutannya mengungkapkan, sosialisasi ini sejalan dengan komitmen Pemkab Lutim untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Komitmen itu, kata Husler, diwujudkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan pendampingan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan.

“Termasuk kerjasama dengan lembaga teknis lainnya, seperti BPK dan BPKP baik dalam rangka pendampingan maupun peningkatan SDM aparatur,” tukasnya.

Selain itu, Bupati Lutim menerangkan, komitmen dalam kerjasama dengan berbagai pihak terkait itu telah membuahkan hasil positif.

“Alhamdulillah, kerjasama dengan berbagai pihak tersebut telah membuahkan hasil, buktinya Pemkab Lutim telah berhasil meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPKP Sulsel, selama 7 tahun terakhir.  Bahkan daerah kita, juga merupakan salah satu dari sembilan daerah di Indonesia yang berhasil meraih Sertifikat Level III Kapabilitas APIP dari BPKP,” terang Husler.

Lebih lanjut, mantan Wakil Bupati Lutim tersebut menjelaskan, sosialisasi peran APH dan APIP ini, bukan hanya berdimensi strategis bagi tegaknya peraturan perundang-undangan namun juga sebagai wadah untuk mengkaji dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

“Maka dari itu, mari kita samakan persepsi kita agar permasalahan yang biasanya timbul bisa dilakukan penyempurnaan. Saya perlu ingatkan, sebaik apapun sistem pencegahan korupsi itu, harus dimulai dari diri sendiri,” tukasnya.

Sementara itu, Aswas Kejati Sulsel, Wito dalam pemaparannya mengatakan, ego sektoral harus bisa ditepis dengan membangun kerjasama dan sinergitas setiap sektor.

Ia juga meminta agar APH mengkonsultasikan terlebih dahulu ke APIP apabila ada aduan atau laporan dugaan korupsi dari masyarakat.

“Jika ada laporan dugaan korupsi dari masyarakat, sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan APIP, kecuali jika tertangkap tangan,” himbau Wito.

Tampak hadir dalam acara sosialisasi tersebut, Sekda Lutim Bahri Suli, Unsur Forkopimda Lutim, para Kepala OPD, camat dan kepala desa/lurah se-Kabupaten Lutim.

Editor : William Marthom


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.