.

.

.

Rabu, 10 Juli 2019

UKPBJ Pemprov Sulsel “Diduga Menangkan Rakanan Bermasalah”?

Direktur Eksekutif LSM Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K.Foxchy

 Aktivis LSM Bakal Surati Gubernur dan Segera Pula Melapor di Kepolisian

LUWU, Tabloid SAR – Kinerja Unit Kerja Pelaksana Barang/Jasa (UKPBJ) pada Pokja V di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), sedang menuai sorotan tajam dari salah satu penggiat LSM yang dikenal banyak mengungkap kasus korupsi selama ini.

Pasalnya UKPBJ V Pemprov Sulsel tersebut, diduga kuat memenangkan rekanan bermasalah, terkait tender proyek pengadaan konstruksi jaringan air kotor pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulsel senilai Rp 400 juta lebih, melalui APBD Sulsel Tahun Anggaran 2019 ini.

Adapun penggiat LSM dimaksud, yakni Direktur Eksekutif LSM Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy. Dimana kelompok aktivis ini, telah menelusuri proses tender proyek pengadaan konstruksi jaringan air kotor untuk dialokasikan pada sejumlah titik di Kabupaten Luwu.

Bahkan kelompok aktivis ini, pun sudah menyurati Direktur CV Gelora Wija Luwu Enterprises, atas adanya dugaan pemalsuan dokumen Surat Keterangan Bebas Temuan Nomor : 700/20/TTL/SKBT/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019, sebagaimana yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palopo.

Melalui suratnya yang tertanggal 10 Juli 2019 Nomor : 007-DE/Arus Bawah/SP/VII-2019 itu, sehingga kelompok aktivis ini bakal segera melaporkan dugaan perbuatan tindak pidana Direktur CV Gelora Wija Luwu Enterprises pada pihak kepolisian, atas dugaan pemalsuan dokumen Surat Keterangan Bebas Temuan yang dimaksud.

Rahmat K Foxchy mengatakan, pihaknya mendesak pula agar pihak UKPBJ V Pemprov Sulsel segera membatalkan CV Gelora Wija Luwu Enterprises, selaku pemenang tender proyek pengadaan konstruksi jaringan air kotor.

“Soalnya perusahaan ini, diduga kuat cacat administrasi,” terang aktivis yang selama ini malang melintang di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Lanjut ia mengungkapkan, bahwa LSM yang dinahkodainya telah menemukan dokumen kerugian negara sebesar Rp 32 juta lebih, sesuai LHP-BPK tahun 2018 lalu atas Proyek Pembangunan Jalan Tani Salupao di Kota Palopo, yang hingga saat ini belum juga dikembalikan oleh perusahaan tersebut.

Menurutnya, perusahaan yang tidak bersih dari kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian negara, mestinya tidak diakomodir untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa dalam proyek pemerintah.

“Jadi sebaiknya CV Gelora Wija Luwu Enterprises, dibatalkan sebagai pemenang tender pada proyek pengadaan konstruksi jaringan air kotor,” ujar aktivis LSM yang satu ini.

“Jika ada suatu perusahaan yang sudah terindikasi merugikan negara, lalu dimenangkan dalam sebuah proses lelang, itukan namanya sudah tidak mendukung program pemberantasan korupsi,” tambah aktivis yang akrab disapa Bang Ories ini.

Bang Ories lebih lanjut mengemukakan, bahwa kami sudah melayangkan surat pemberitahuan atas dugaan pemalsuan dokumen Surat Keterangan Bebas Temuan dan Dokumen LHP-BPK kepada Direktur CV Gelora Wija Luwu Enterprises.

“Apabila surat kami itu tidak ditanggapi pada kesempatan pertama, maka jelas kasus ini akan kami laporkan pada pihak kepolisian,” tandasnya.

Pokoknya dalam menyikapi kasus ini, sambung Bang Ories, kami akan surati Gubernur Sulsel agar mengevaluasi kinerja Tim UKPBJ di lingkup pemerintahannya, supaya tidak serampangan dalam memenangkan perusahaan yang dianggap cacat administrasi.

Selain itu, ujarnya lagi, kita juga akan segera melaporkan kasus ini pada pihak kepolisian.

“Kita sangat menginginkan kinerja Tim UKPBJ di lingkup Pemprov Sulsel dalam menangani tender-tendar proyek agar professional dan berintegritas moral, serta lebih mengedepankan semangat independensi.

“Ya, kita harus pula berkontribusi untuk mengawal dan mendukung sistem kebijakan anggaran di Sulsel ini selama di bawah kepemimpinan Pak Prof Andalan, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya penyelenggraan pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean government, demi percepatan kemajuan daerah-daerah yang ada di Sulsel,” pungkas Direktur Eksekutif LSM Aktivis Pembela Arus Bawah tersebut.

Sementara itu, saat media ini memperlihatkan foto copy dokumen Surat Keterangan Bebas Temuan CV Gelora Wija Luwu Enterprises pada Bagian Hukum Setda Palopo. Amrisal Kadri, salah satu staf pada Bagian Hukum Pemkot Palopo tersebut, menyampaikan, bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan dokumen semacam itu pada pihak CV Gelora Wija Luwu Enterprises.

Amrisal lanjut mengatakan, sepertinya dokumen tersebut, palsu sebab tidak ada arsipnya dan juga tidak terregistrasi secara resmi.

“Kami hanya mengeluarkan Surat Keterangan Bebas Temuan pada pihak CV Gelora Wija Luwu Enterprises pertanggal 17 Januari 2018 lalu,” ucapnya, sembari memperlihatkan file-file dokumen dan buku registrasi yang dipegangnya.

Lanjut ia menambahkan, kelihatannya foto copy dokumen Surat Keterangan Bebas Temuan atas nama CV Gelora Wija Luwu Enterprises pertanggal 17 Januari 2019 itu direkayasa dengan cara menggunakan scan.

“Kami jelas tidak bertanggungjawab atas dokumen Surat Keterangan Bebas Temuan tersebut,” kunci Amrisal Kadri.

Penulis   : Tim Redaksi
Editor     : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.