.

.

.

Kamis, 15 Agustus 2019

DPRD Luwu Tetapkan Perda tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Wakil Ketua DPRD Luwu, H Arifin Andi Wajuanna (kanan) bersalaman dengan Plt. Sekda Luwu, Ridwan Tumbalolo saat menyerahkan dua buah dokumen Perda Kabupaten Luwu yang baru disahkan dalam Sidang Paripurna DPRD Luwu yang berlangsung di Rung Rapat Paripurna DPRD Luwu, Kamis (15/08/2019)

LUWU, Tabloid SAR – DPRD Luwu akhirnya menyetujui dan menetapan Rancangan Draf Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

Rancangan Draf Akhir RPJMD yang diserahkan oleh Bupati Luwu, H Basmin Mattayang pada awal bulan Juli 2019 lalu itu, mendapat persetujuan dari segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Luwu, menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu.

Selain itu, DPRD Luwu juga menyetujui dan menetapkan sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Perda tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019

Kedua Perda ini, disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 2014-2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu, Kamis (15/08/2019).

Persetujuan penetapan tersebut, ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Wakil Ketua DPRD Luwu, H Arifin Andi Wajuanna bersama Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Luwu, Ridwan Tumbalolo.

Dalam kesempatan ini, Plt. Sekda Luwu membacakan sambutan tertulis Bupati Luwu, H Basmin Mattayang.

“Atas nama Pemkab Luwu, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Luwu yang telah memberikan dukungan, serta kerjasama yang baik dalam rangka menyelesaikan tahapan pembahasan Ranperda tentang RPJMD periode 2019-2024, serta pembahasan Ranperda tentang KUPA dan PPAS-P APBD Tahun Anggaran 2019,” kata Ridwan.

Kami bersyukur, sambung Ridwan, pembahasan Ranperda ini dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.

“Dengan disertai semangat kemitraan yang tinggi dan komitmen yang kuat antara eksekutif dan legislative,” sambungnya.

Sebelum para Pimpinan dan Anggota DPRD Luwu menyetujui kedua Ranperda tersebut, salah satu Anggota DPRD Luwu dari Fraksi Golkar, Yamin Annas memberikan sejumlah masukan kepada Pemkab Luwu.

Masukan yang disampaikan Yamin, yakni realisasi pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang harus lebih ditransparansikan dan arah kebijakan daerah yang harus lebih mengoptimalkan kinerja semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Luwu dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk diketahui, RPJMD Kabupaten Luwu didasarkan pada penjabaran visi & misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Terpilih periode 2019-2024.

Tujuan penyusunan RPJM tersebut, untuk menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Luwu Terpilih sebagai konsekuensi calon kepala daerah terpilih, maka program itu harus dirumuskan sebagai perencanaan pembangunan dan direalisasikan dalam dokumen perencanaan.

Diketahui pula, RPJMD juga merupakan sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar semua stake holders dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Luwu lima tahun kedepan.

Sehingga, RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 wajib memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program OPD, lintas Perangkat Daerah, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Editor : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.